Nasional Pemerintah pusat telah menganggarkan Rp 257 miliar untuk merehabilitasi kawasan hulu dan daerah aliran sungai (DAS) Citarum di Kabupaten Bandung dan hulu Sungai Cimanuk di Garut yang rusak. Kerusakan tersebut menyebabkan bencana banjir bandang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk tim Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang melibatkan kepolisian dan TNI.

Ketua RHL, yang juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), mengatakan tim telah membuat sejumlah tahapan dan program rehabilitasi Sungai Citarum dan Cimanuk pada 2017. “Pekerjaan akan dimulai pada Maret hingga Desember 2017,” katanya seusai pembentukan tim RHL di ruang rapat Malabar, Gedung Sate Bandung, Rabu, 11 Januari 2017.

Awalnya, rehabilitasi dua hulu sungai terbesar di Jawa Barat itu dianggarkan senilai Rp 320 miliar. Namun Rp 63 miliar diberikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menangani hulu Sungai Sari yang rusak dan menyebabkan banjir bandang di Kota Bima.

Menurut Aher, kerusakan yang terjadi di kawasan hulu Sungai Citarum dan Cimanuk ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan. Karena itu, ia mengusulkan jajaran polisi hutan harus diperkuat. “Kalau perlu dipersenjatai layaknya Polair. Sebab, ini berpengaruh terhadap kelestarian hutan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Pengendalian Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hilman Nugroho meminta tim ini bekerja dengan kompak sesuai dengan program dan waktu yang telah disepakati bersama. Untuk penanganan hulu Sungai Citarum dan Cimanuk, rehabilitasi hutan dan lahan dibagi di dua kawasan, yaitu kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Di kawasan hutan akan dilakukan reboisasi dengan metode penaburan bibit melalui helikopter karena kawasannya yang sulit dijangkau. “Kami juga akan melakukan cara konvensional dengan melibatkan warga sekitar. Untuk luar kawasan hutan seluas 3.000 hektare, yang merupakan kawasan agroforestry, kami akan membuat konservasi tanah dan air,” katanya. (*)