Bisnis, Jakarta - Pemerintah Indonesia telah mencanangkan sejumlah upaya dan program untuk menggenjot pertumbuhan investasi sepanjang tahun ini. Sebab, investasi merupakan faktor utama yang perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, selain faktor konsumsi, ekspor, dan belanja pemerintah.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana mengatakan ada satu masalah utama yang dinilai dapat menghambat target pencapaian investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2017 bisa mencapai 5,1 persen.

Baca Juga: Bappenas Dorong Fokus Investasi pada 2017

"Masalah utama adalah kepastian hukum, kalau tidak ada itu kami pelaku usaha akan wait and see," ujar Danang dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu, 14 Januari 2017.

Danang  mencontohkan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ketika menghadapi gugatan warga Rembang terkait dengan izin pendirian pabrik Semen Indonesia yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Akhirnya  Mahkamah Agung memenangkan upaya peninjauan kembali (PK) gugatan warga, sementara sejauh ini pemerintah diam," katanya.

Hal itu disayangkan dan menjadi perbincangan di kalangan investor, mengingat pabrik itu telah selesai hingga 96 persen dan memakan investasi hingga Rp 4,8 triliun. "Jadi kami yang swasta jadi takut, anaknya negara aja nggak dilindungi, apalagi kami nanti sewaktu-waktu bisa dibatalkan," ucap Danang.

Simak: Semen Indonesia Targetkan Pertumbuhan Produksi Lima Persen

Menurut Danang ada upaya tidak sinergi dan saling melemahkan di internal negara, baik antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Tentu pemerintah tidak bisa intervensi ke lembaga peradilan, tapi mereka bisa sosialisasi program strategis nasional itu sangat penting," katanya.

Sebab, ucap Danang, lembaga yudikatif pun tak semuanya memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memahami manajemen publik dan sistem ekonomi. "Jadi tugas pemerintah harus gandeng itu supaya sejalan, karena kami pengusaha akan melihat dan menunggu itu bagaimana sikap pemerintah."

GHOIDA RAHMAH